Presiden Jokowi Minta Ekspor Tembaga Mentah Distop Akhir 2023

Warta.digital, JAKARTA – Pemerintah berencana bakal menyetop ekspor tembaga dalam bentuk mentah mulai tahun ini. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, penyetopan ekspor barang mentah tidak boleh berhenti pada nikel dan bauksit yang sudah ia umumkan sebelumnya.

“Jangan sampai ini nikel sudah setop, saya sudah sampaikan lagi bauksit di Desember kemarin bauksit setop Juni, nanti sebentar mau saya umumkan lagi tembaga setop tahun ini,” kata Jokowi dia cara Mandiri Investment Forum, Rabu (1/2).

Jokowi mengeklaim Indonesia sudah mampu melakukan hilirisasi industri tembaga karena beberapa smelter yang sedang dibangun akan segera rampung. Ia pun mengingatkan kembali bahwa Indonesia saat ini sudah menjadi pemilik mayoritas saham PT Freeport Indonesia.

“Saya cek kemarin smelternya Freeport dan smelter yang ada di NTB sudah lebih dari 50 persen jadi. Freeport sudah 51 persen, jadi berani kita setop,” ujar dia.

“Jadi, jangan terbayang-bayang lagi Freeport itu masih miliknya Amerika (Serikat). Sudah mayoritas kita miliki,” tutur Jokowi.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu pun menekankan bahwa hilirisasi industri adalah kunci agar Indonesia dapat menjadi negara maju. Ia mencontohkan bauksit. Di mana Indonesia menjadi urutan ke tiga di dunia sebagai pengekspor bahan mentahnya. Namun sayangnya, justru untuk ekspor aluminium Indonesia ada di urutan 33.

“Mentahnya nomor tiga kok barang setengah jadi barang jadinya nomor 33. Apalagi ekspor panel surya itu kita nomor 31, padahal bahannya ada di sini,” jelasnya.

Andaikan Indonesia bisa merambah pada produksi panel surya, Jokowi menyebut nilai tambah yang didapat negara bisa 194 kali. Hal tersebut melompat jauh ketimbang hanya melakukan ekspor bahan mentah saja. 

Selain bauksit, hilirisasi nikel di dalam negeri sudah terbukti meningkatkan nilai tambah yang diperoleh Indonesia. Jokowi menyebutkan saat masih mengekspor nilai mentah, uang yang diperoleh hanya 1,1 miliar dollar AS. Tapi kini melonjak hingga 30-33 miliar dollar AS setelah mengekspor barang jadi.

“Bayangkan, dari kira-kira Rp 17 triliun lalu melompat jadi Rp 450 triliun, betapa nilai tambah itu sangat besar sekali,” kata Jokowi. 

Sayangnya kata Jokowi, selama ini Indonesia terlalu nyaman hanya melakukan ekspor bahan mentah.

“Kita terlalu nyaman dengan ekspor mentahan, karena memang paling cepat dapat duitnya dan tidak pusing pikirannya. Gali kirim, gali kirim. Nikel sama gali kirim, gali kirim. Nggak mau mikir kita. Memang mungkin industri kan pusing kita memang, tapi nilai tambah tadi 194 kali,” imbuhnya.

Indonesia dinilai harus mencontoh China. Di mana China menjadi nomor 18 ekspor bahan mentah (bijih/ore). Namun China bisa jadi nomor satu di dunia untuk ekspor panel surya. Padahal bahan mentah panel surya yang diproduksi China didapatkan dari Indonesia.

“RRT ekspor panel suryanya nomor satu di dunia. Terus barangnya ini dari mana? Bahan mentahnya dari mana? Ini 80 persen lebih dari kita,” ungkapnya.

Jokowi menegaskan, konsistensi dalam hilirisasi menjadi kunci. Keberhasilan hilirisasi di nikel harus jadi contoh untuk merambah ke sektor lain. Hilirisasi yang akan membuat Indonesia berkembang menjadi negara maju.

“Proyeksi dampak imunisasi minerba dan migas itu akan menambah PDB kita sebesar 699 US dollar dan lapangan kerja yang akan terbuka untuk diangkat 8,8 juta, ini dampak yang besar sekali,” ujarnya.

Pemerintah kata Jokowi, akan terus melakukan hilirisasi industri dan tidak segan menghentikan ekspor barang mentah meskipun diprotes banyak negara.

“Karena inilah yang akan melompatkan negara berkembang menjadi negara maju, apalagi negara kita. Jangan berpikir negara kita akan menjadi negara maju kalau kita takut menghilirkan bahan-bahan mentah yang ada di negara kita,” ujar Jokowi.

Baca Juga : Presiden Jokowi Tetapkan Gaji Kepala Otorita IKN RP 172,71 Juta per Bulan

Jokowi sebelumnya telah memberlakukan larangan ekspor bijih nikel sejak Januari 2020. Kebijakan tersebut digugat oleh Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) dan Indonesia dinyatakan kalah dalam kasus tersebut.

Namun, Jokowi menegaskan bahwa kekalahan itu bukan akhir dari segalanya sebab Indonesia masih bisa mengajukan banding. Di sisi lain, kebijakan awal larangan ekspor telah dibarengi dengan pembangunan hilirisasi industri yang berjalan.

“Enggak tahu menang atau kalah ini banding. Kalah ya tetep terus. Barangnya sudah jadi, industrinya sudah jadi, ekosistemnya sudah jadi. Jangan mundur. Kalau mundur, sudahlah jangan berharap kita ini menjadi negara maju,” terangnya.

Presiden Jokowi juga sempat menitipkan kepada dunia perbankan agar turut berperan aktif dalam mengawal kebijakan hilirisasi pertambangan tersebut, salah satunya dengan memberi kemudahan ketika ada pengajuan kredit untuk pembangunan smelter.